Sulawesi Tenggara, Kabarano.com – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan ada 1.063 tambang ilegal yang beroperasi di Indonesia. Menurut dari laporan yang ia terima, kerugian negara mencapai Rp300 triliun.
“Dari jumlah itu, potensi kerugian negara minimal mencapai Rp300 triliun,” kata Prabowo dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD, Jumat (15/8/2025).
Prabowo menegaskan persoalan tambang ilegal harus menjadi perhatian bersama. Ia meminta dukungan penuh dari DPR maupun partai politik untuk menuntaskan praktik yang merugikan rakyat tersebut.
“Saya minta dukungan seluruh DPR, saya minta dukungan seluruh partai politik untuk mendukung ini demi rakyat kita,” ujarnya.
Prabowo juga menegaskan tidak ada pihak yang kebal hukum, termasuk kalangan elite, aparat, hingga purnawirawan.
“Apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun (TNI/Polri), atau mantan jenderal. Tidak ada alasan, saya akan bertindak atas nama rakyat,” tegas Prabowo.
Dalam pidatonya, Prabowo menyinggung keterlibatan partai politik dalam aktivitas tambang ilegal. Ia menekankan agar kader partai yang terlibat berani melapor dan menjadi justice collaborator.
“Sebagai sesama pimpinan partai saya ingatkan semua anggota partai, termasuk partai saya Gerindra. Kalau ada yang terlibat jadi justice collaborator, laporan saja. Gerindra pun tidak akan saya lindungi,” tegasnya.
Prabowo mengaku telah memberi instruksi kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk bertindak tegas. Ia meminta jika ada operasi di daerah, pasukan yang diterjunkan berasal dari provinsi lain.
“Saya sudah perintahkan Panglima TNI dan Kapolri, kalau ke provinsi, pakai pasukan dari provinsi lain. Jangan-jangan ada anak buahmu di kebun-kebun itu,” ujarnya.
Meski begitu, ia membedakan rakyat kecil yang menambang untuk hidup dengan pihak yang menyalahgunakan alasan rakyat demi keuntungan besar.
“Kalau rakyat yang menambang, ya sudah kita bikin koperasi, kita atur. Tetapi jangan pakai alasan rakyat, tahu-tahu menyelundup ratusan triliun,” tegasnya.
Walhi Sultra: Harus ada langkah konkret
Direktur Eksekutif Walhi Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Rahman, menilai pernyataan Prabowo harus dibuktikan dengan langkah konkret, transparan, dan tegas.
“Presiden sudah bicara di forum resmi negara, berarti ini bukan isu kecil. Kalau benar ada 1.063 tambang ilegal, buktikan sekarang, umumkan daftar nama perusahaan, lokasi, dan aktor politik, militer, atau pengusaha yang bermain,” ujar Andi.
Menurutnya, Sultra termasuk wilayah rawan tambang ilegal. Beberapa titik disebut antara lain Kabaena di Kabupaten Bombana, Konawe Utara, Kolaka, Konawe Selatan, Konawe Kepulauan, dan Kolaka Utara.
“Dugaan keterlibatan aparat keamanan, pejabat politik, dan kelompok usaha besar dalam bisnis tambang nikel membuat aktivitas ilegal masif terjadi,” ungkapnya.
Walhi Sultra bahkan telah melaporkan 29 perusahaan ke Kejaksaan Agung pada 3 Juli 2025. Dari jumlah itu, 14 perusahaan terdiri atas 6 tambang nikel dan 8 tambang batu bara.
“Kita menunggu keberanian Prabowo untuk menjalankan apa yang diucapkannya. Jangan hanya gertakan di podium saja,” tandas Andi.
Penulis: Kabaranonews
